Sering Terjadi Jelang Bulan Puasa

Kebon Sirih Wanti-wanti Pengemis Serbu Jakarta

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka – Politisi Kebon Sirih mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama pengemis, menyerbu Ibu Kota menjelang bulan Ramadan. Diharapkan, ada terobosan untuk mengatasi masalah tersebut.

Wakil Ketua Komisi E De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina meminta, fenomena PMKS harus dihadapi dengan sikap empati dan solutif berkelanjutan, serta pendekatan yang inklusif.

“Jakarta sebagai kota harapan bagi masyarakat Indonesia, ha­rus menunjukkan contoh dalam memperlakukan warga yang rentan, termasuk PMKS,” kata Elva di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Ketua Partai Solidaritas Indo­nesia (PSI) Jakarta ini meminta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Ja­karta membuat terobosan dalam menanganinya.

Seperti memberikan pelatihan keterampilan, pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi para PMKS. Para PMKS itu meliputi anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), wanita tuna susila (WTS) dan wanita pria (waria).

Harapannya, para PMKS dapat mempersiapkan hidup secara mandiri atau kembali ke ling­kungan sosial mereka dengan kemampuan dan keyakinannya yang meningkat.

“Selain itu, perlu pendekatan preventif seperti penguatan jaringan kerja sama antar lem­baga terkait, penyuluhan dan sosialisasi program-program perlindungan sosial,” ucap Elva.

Sebab, menurut Elva, program tersebut bisa berjalan optimal jika menggandeng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dan pihak swasta.

“Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya ma­syarakat, organisasi keagamaan, dan sektor swasta, untuk me­nyediakan layanan dan dukungan yang komprehensif bagi PMKS,” ujarnya.

Sepanjang 2023 Dinsos DKI Jakarta menjaring 7.345 PMKS. Ribuan PMKS ini hasil penertiban di sejumlah wilayah Jakarta. Kepala Dinsos DKI Jakarta Pre­mi Lasari mengatakan, PMKS itu dijaring Dinsos dan Suku Dinas (Sudin) Sosial di lima kota administrasi DKI Jakarta.

Premi membeberkan, PMKS yang terjaring paling banyak berada di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus), yakni sebanyak 1.663 orang. Lalu, Jakarta Barat (Jak­bar) 1.477 orang, Jakarta Timur (Jaktim) 1.387 orang, Jakarta Selatan (Jaksel) 1.255 orang dan Dinsos DKI menjaring 898 orang.

Diungkap Premi, 7.345 PMKS yang terjaring kemudian diberi­kan pelatihan keterampilan.

“Untuk hasil penjangkauan anak remaja, di panti terdapat pembinaan keterampilan seperti las, servis ac, komputer, furnitur dan beragam lainnya,” kata Premi.

Premi mengatakan, setelah menjalani pembinaan dan keterampilan, para PMKS tersebut dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

“Untuk gelandangan dan pengemis, ada budidaya mag­got. Tujuannya diharapkan agar para warga binaan bisa berdaya dan kembali keberfungsian sosialnya,” ucapnya.

Sementara PMKS yang mem­butuhkan pertolongan medis dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan pemerik­saan. Sedangkan PMKS yang tidak diketahui alamat rumah atau keluarganya, maka dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Jaya di Jakarta Barat.

“Selama warga binaan berada di panti, petugas panti terus berupaya mencari keluarga warga binaan. Sehingga warga binaan bisa dipulangkan ke daerah asal­nya,” jelasnya.

Pada 2024, Sudin Sosial Jakbar rutin menggelar penjangkauan PMKS. Kegiatan difokuskan di titik rawan seperti perempatan/lampu merah. Kegiatan tersebut dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Per 1 -25 Januari 2024, Sudin Sosial Jakbar telah menjang­kau 86 PMKS. Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat Suprapto memaparkan, puluhan PMKS tersebut terjaring di perempatan lampu merah Cengkareng, Gro­gol, Terminal Kalideres, Tomang dan lainnya.

Penjangkauan melibatkan petugas gabungan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian (P3S) dan Satpol PP. PMKS yang terjaring terdiri gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), manusia silver dan pak ogah.

“PPKS yang terjaring lang­sung dibawa dan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk di­berikan pembinaan,” kata Kepala Sudin Sosial Jakbar Suprapto.

Diungkap Suprapto, mayoritas PMKS yang dijangkau pihaknya pada 2023, berasal dari Jakarta. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mayoritas PMKS berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

Suprapto menyebut, pada Januari-Oktober 2023, pihaknya menjangkau 1.318 PMKS. Dia bilang, PMKS yang ditertib­kan cenderung fluktuatif setiap bulannya. Sudinsos, lanjutnya, hanya bertugas untuk men­jangkau, sementara pembinaan PMKS merupakan wewenang pihak panti sosial.

Sudin Sosial Jakbar hanya menjaga agar jumlah PMKS di wilayahnya seminimal mungkin. Untuk mencegah maraknya ak­tivitas PMKS di Jakarta Barat, Suprapto mengimbau masyara­kat agar tidak sembarang mem­berikan sedekah kepada para pengemis di jalanan.

“Jumlah gelandangan bisa berkurang. Diharapkan, warga menyumbangkan ke pihak yang resmi,” tuturnya.

Hal serupa dilakukan Sudin Sosial Jakpus. Pada Januari 2024, Sudin Sosial Jakpus telah menjangkau 59 orang. Ke­pala Sudin Sosial Jakpus Abdul Salam mengatakan, pengen­dalian PMKS secara intensif dilakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial PMKS jalanan agar tidak mengulangi kegiatannya.

“59 orang yang dijangkau dirujuk ke Panti Sosial Insan Bangun Daya 01 Kedoya untuk penampungan sementara dan bimbingan sosial kepada para PMKS,” katanya.

Abdul Salam menerangkan, 59 orang yang dijangkau tersebut ter­diri dari lansia telantar 15 orang, gelandangan 28 orang, 5 orang pengemis, 8 ODMK (Orang Dalam Masalah Kejiwaannya), dan 3 orang non PMKS.

“Kebanyakan PMKS yang dijangkau berdasarkan laporan dari masyarakat melalui aplikasi JAKI,” tandasnya.https://repositoryku.com/wp-admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*